Kemenko PMK Bentuk Komisi Nasional Disabilitas: Apa Kaitannya?

Assistive Technology Partners – Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana nasib penyandang disabilitas di Indonesia di era digital saat ini? Ketika teknologi semakin canggih, sebagian besar dari kita mungkin terlena dengan kenyamanan yang ditawarkan alat-alat modern. Tapi bagaimana dengan mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau intelektual? Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi, kabar mengejutkan datang dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Ya, Kemenko PMK resmi membentuk Komisi Nasional Disabilitas, dan langkah ini menyita perhatian banyak kalangan.

Yang membuat geger adalah bukan hanya pembentukan komisinya, tetapi juga dugaan kuat bahwa langkah ini berkaitan erat dengan adopsi Assistive Technology (AT) atau Teknologi Bantu Disabilitas yang kini menjadi sorotan dunia. Lalu, apa sebenarnya hubungan keduanya? Mengapa ini menjadi isu yang menghebohkan? Mari kita ulas lebih dalam.

Mengenal Komisi Nasional Disabilitas dan Mandatnya

Komisi Nasional Disabilitas (KND) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaga independen ini bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Tapi tidak hanya itu—komisi ini juga memiliki wewenang memberikan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk dalam hal pengembangan kebijakan berbasis teknologi bantu.

Apa yang membuat KND ini begitu menarik adalah latar belakang politik dan strategisnya. Pembentukan KND oleh Kemenko PMK seolah menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius menggarap sektor disabilitas, tidak hanya sebagai isu sosial, tapi sebagai bagian dari pembangunan inklusif. Dan di sinilah letak keterkaitannya dengan teknologi bantu disabilitas.

Teknologi Bantu Disabilitas dan Momentum Global

Di saat dunia bergerak menuju transformasi digital 4.0, teknologi bantu menjadi semakin penting. Global Partnership on Assistive Technology, seperti ATscale dan WHO, menyebut bahwa lebih dari 1 miliar orang di dunia membutuhkan teknologi bantu, dan hanya 10% yang mendapatkannya secara layak. Indonesia tidak terkecuali.

Dengan estimasi sekitar 21 juta penyandang disabilitas di Tanah Air, kebutuhan terhadap alat bantu seperti kursi roda elektrik, alat bantu dengar, layar braille, hingga aplikasi pembaca layar digital menjadi sangat mendesak. Komisi Nasional Disabilitas hadir di waktu yang sangat tepat untuk mengisi kekosongan kebijakan dan pengawasan atas distribusi serta adopsi alat bantu ini.

Apa Sebenarnya Hubungan KND dengan Teknologi Bantu Disabilitas?

Pertanyaan yang paling menarik perhatian adalah: apakah KND dibentuk semata karena amanat undang-undang, atau ada agenda lebih besar di baliknya yakni mengintegrasikan kebijakan teknologi bantu disabilitas ke dalam kerangka pembangunan nasional?

Beberapa pengamat menyebut pembentukan KND sebagai “gerbang besar” menuju digitalisasi layanan disabilitas. KND bisa menjadi mitra strategis dalam menyusun roadmap penyediaan teknologi bantu di Indonesia. Ini termasuk mendorong inovasi lokal dalam menciptakan alat bantu murah dan adaptif, hingga menjalin kemitraan internasional dengan penyedia teknologi seperti dari Jerman, Jepang, dan AS.

Bayangkan jika pemerintah serius mendanai penelitian lokal untuk menciptakan smart cane buatan Indonesia, atau jika sekolah-sekolah luar biasa (SLB) mendapatkan dukungan penuh berupa aplikasi berbasis AI yang mampu membaca ekspresi wajah murid disabilitas non-verbal. KND punya peluang besar menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan solusi teknologi berbasis inklusi.

Potensi Kolaborasi Multisektor

Yang patut dicermati pula adalah bagaimana Komisi ini bisa membuka peluang kolaborasi multisektor. Perusahaan rintisan (startup) teknologi, lembaga penelitian, hingga universitas kini punya jalur resmi untuk berkolaborasi dalam proyek AT. Bahkan, dunia industri bisa didorong untuk ikut serta lewat skema insentif CSR (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk riset dan pengembangan teknologi bantu.

Jika KND mampu menjalankan fungsinya secara proaktif, Indonesia bisa memecahkan masalah aksesibilitas teknologi yang selama ini menjadi momok. Tidak mustahil, dalam waktu dekat, kita akan melihat inovasi alat bantu buatan dalam negeri yang bisa bersaing di pasar global.

Kesenjangan yang Harus Dijawab Segera

Tapi perlu diingat, jalan menuju inklusi tidak semudah membalik telapak tangan. Saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang belum mengenal atau mendapatkan akses ke teknologi bantu dasar. Banyak anak-anak difabel masih duduk di rumah karena sekolah tidak menyediakan alat bantu belajar yang mereka butuhkan.

Di sinilah peran KND menjadi sangat krusial. Komisi ini tidak hanya ditantang untuk mengawasi, tapi juga mengeksekusi perubahan sistematis. Melalui regulasi, advokasi, dan kolaborasi, KND punya potensi menjadi poros perubahan besar-besaran dalam ekosistem disabilitas.

Penutup: Mampukah KND Menjawab Tantangan AT?

Melihat geliat global dan kebutuhan nasional yang semakin mendesak, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas oleh Kemenko PMK adalah langkah strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini bukan hanya soal birokrasi baru, tapi bisa menjadi momentum revolusi dalam pelayanan penyandang disabilitas khususnya dalam adopsi dan pengembangan teknologi bantu disabilitas.

KND bisa menjadi “game changer” jika benar-benar menjalankan fungsinya dengan integritas, inklusivitas, dan inovasi. Namun, tantangan tetap besar. Tanpa dukungan lintas sektor dan komitmen anggaran negara, komisi ini bisa menjadi sekadar simbol tanpa aksi. Apakah Anda siap melihat perubahan besar untuk masa depan penyandang disabilitas Indonesia? Kita tunggu langkah selanjutnya.